Latar Belakang

Konstitusionalitas Pasal 28 huruf F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini menegaskan bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang. Pasal ini juga menjelaskan tentang hak manusia dalam  bidang informasi, baik itu mencari memperoleh, memiliki, menyimpan ataupun menyampaikan informasi. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa informasi merupakan satu hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Negara.

Di sisi lain seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28 huruf J UUD 1945, dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010.

UU KIP merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Keterbukaan Informasi Publik menjadi pembuka sekat dan tidak ada lagi ruang yang membatasi hak masyarakat atas informasi yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, Badan Publik sudah seharusnya membuka diri atas penyelenggaraan yang dikelola yang berakibat untuk kepentingan publik.

Kemenristekdikti yang merupakan Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai dengan Perpres tersebut Kemenristekdikti mempunyai fungsi dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan dalam pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenristekdikti. Bentuk implementasi akan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti adalah dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti yang merupakan pedoman dalam tata kelola keterbukaan informasi dan komitmen akan implementasi keterbukaan informasi publik.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan panduan ini yaitu sebagai pedoman untuk:

  1. PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID pelaksana dalam penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
  2. Pemohon informasi publik dalam mengajukan permintaan informasi publik ke PPID kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana.
  3. Tata kelola pelayanan informasi publik secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi PPID

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1.   Koordinator PPID

Koordinator PPID memiliki tugas dan wewenang:

  1. Melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik.
  2. Menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.
  3. Menyampaikan laporan layanan tahunan kepada komisi informasi dan salinan laporan layanan tahunan kepada menteri.
  4. Atasan PPID Kementerian dan Atasan PPID PTN Badan Hukum

Atasan PPID Kementerian dan Atasan PPID PTN Badan Hukum memiliki tugas dan wewenang:

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian/PPID Badan Hukum dan PPID Pelaksana.
  2. Mengoordinasikan layanan informasi publik di PPID Kementerian/PPID Badan Hukum dan PPID Pelaksana.
  3. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian/PPID Badan Hukum dan PPID Pelaksana.
  4. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan.
  5. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon.
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada menteri.

3.   PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum

PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum memiliki tugas dan wewenang:

  1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
  2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
  4. Menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi.
  5. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya
  6. Menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
  7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
  8. Melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana.
  9. Melaksanakan pembinaan terhadap PPID pelaksana.
  10. Melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.

4.   PPID Pelaksana

PPID Pelaksana memiliki tugas dan wewenang:

  1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
  2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
  4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya.
  5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID kementerian dan PPID ptn badan hukum.
  7. Mengusulkan pertimbangan tertulis atas informasi yang akan dikecualikan.